Tribuananews, Jakarta – Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) Tasikmalaya turut serta dalam aksi massa Aliansi Merah Putih di depan Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) pada Selasa, (18/03/2025). Aksi ini menuntut percepatan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara serentak serta penyelesaian masalah Non-ASN dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lebih dari 150 anggota FHGTK Tasikmalaya hadir dalam aksi tersebut, bersama ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat.
Aris Yulianto, Ketua FHGTK Tasikmalaya, mengungkapkan bahwa aksi ini berhasil mendapatkan audiensi dengan perwakilan Kemenpan RB. Meskipun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, tidak hadir, perwakilan Kemenpan RB memberikan sejumlah jawaban dan komitmen terkait tuntutan para peserta aksi.
Hasil Audiensi yang Membawa Angin Segar
Dalam audiensi tersebut, beberapa poin penting berhasil disepakati:
1. Pengembalian Mekanisme Pengangkatan 2024: Mekanisme pengangkatan PPPK yang semula ditunda hingga 2026 akan dibatalkan. Pengangkatan akan dilakukan pada tahun 2025 sesuai tahapan yang direncanakan sebelumnya.
2. Percepatan Pengangkatan PPPK: Kemenpan RB akan segera mengirimkan surat untuk mempercepat pengangkatan PPPK, baik full-time maupun paruh waktu, bagi daerah yang sudah siap.
3. Penerbitan SK bagi yang Lulus Tes: Peserta yang lulus tes PPPK akan segera diberikan Surat Keputusan (SK) sesuai dengan surat terbaru dari BKN.
4. Penyelesaian Hasil Audiensi R2 dan R3: Hasil audiensi R2 dan R3 wajib diselesaikan paling lambat Oktober 2025.
Aris mengungkapkan bahwa FHGTK akan meminta audiensi dengan DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk meminta penjelasan terkait langkah percepatan penyelesaian database Non-ASN di BKN dan mekanisme rekrutmen 2026. "Pada tahun 2026, tidak akan ada lagi perlakuan khusus dalam rekrutmen PPPK. Semua calon akan berkompetisi secara umum. Masalah PPPK paruh waktu masih dalam pembahasan di tingkat pemerintah kabupaten," jelasnya.
Peluang Besar bagi Non-ASN Kabupaten Tasikmalaya diprediksi akan mengalami pensiun massal pada tahun 2025-2026, dengan jumlah mencapai 6.000 orang. Hal ini menjadi peluang besar bagi Non-ASN yang terdaftar di database BKN untuk diangkat sebagai pengganti. Seleksi PPPK tahap kedua juga akan tetap berjalan sesuai proses yang telah ditetapkan, dengan prioritas penyelesaian masalah database BKN dan Dapodik secara bertahap.
Komitmen FHGTK untuk Terus Memperjuangkan Hak Tenaga Kependidikan.
Aris menyatakan bahwa FHGTK akan terus mendampingi dan memperjuangkan hak-hak tenaga kependidikan hingga tuntas. "Kami bersyukur aksi ini berhasil mendapatkan audiensi. Meskipun tidak bertemu langsung dengan Tante Rini, kami mendapatkan jawaban yang cukup memuaskan. Kami akan terus mengawal proses ini hingga semua tuntutan kami terpenuhi, terutama terkait percepatan pengangkatan PPPK dan penyelesaian database Non-ASN," tegasnya.
FHGTK Tasikmalaya juga berencana melanjutkan tekanan dengan meminta audiensi ke DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Mereka akan terus memantau implementasi komitmen yang diberikan oleh Kemenpan RB. Aksi ini menjadi bagian dari upaya panjang untuk memastikan hak-hak guru honorer dan tenaga kependidikan terpenuhi, terutama dalam hal kepastian status kepegawaian.
Dukungan dari Berbagai Elemen Masyarakat
Aksi ini mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi guru lainnya. Mereka menilai bahwa penyelesaian masalah PPPK dan Non-ASN merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan adanya komitmen dari Kemenpan RB, diharapkan para guru honorer dan tenaga kependidikan dapat segera mendapatkan kepastian status kepegawaian mereka. (Galih W)
