Selasa, 07 Februari 2023 08:36 WIB

Komite Sekolah Bak Harimau Ompong Dalam Dunia Pendidikan Hari Ini

Kamis, 29 Juli 2021 11:32:27

Oleh: Redaksi | 407 view

Tribuananews -

Oleh Galih Witono, S.Pd

Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan  Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.014/U/2002 maka sebagai gantinya pada tingkat satuan pendidikan dapat dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat. UUSPN No 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3 yang menyatakan bahwa Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Maka, Komite Sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Dengan demikian, sekolah pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuan menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang diperolehnya.

Keberadaan Komite Sekolah dewasa ini telah berkembang demikian cepat dan dibentuk di hampir di semua satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Namun peran organisasi ini masih dipandang bak harimau ompong. Sebab realita dilapangan pemahaman tentang Komite Sekolah masih harus lebih dimantapkan lagi,  bukan saja pemahaman di kalangan eksternal Komite Sekolah tetapi juga dilingkungan internalnya. 
Seperti misalnya dalam keanggotaan Komite Sekolah yang seluruhnya masih hanya di isi oleh orangtua/wali peserta didik, padahal dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Komite Sekolah dalam pasal 197 ayat 1 telah dijelaskan bahwa anggota Komite Sekolah/Nadrasah berjumlah paling banyak 15 orang yang terdiri dari unsur orangtua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen), tokoh masyarakat 30% (tiga puluh persen), pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen). 

Dalam era otonomi daerah, sebenarnya masyarakat telah memiliki antusiasme yang cukup tinggi untuk terlibat secara aktif dalam berbagai urusan pemerintahan, termasuk dalam urusan pendidikan. Jika kemungkinan ada sekelompok masyarakat di daerah tertentu yang kurang antusias dalam proses pembentukan komite sekolah hingga menjalankan peran dan fungsinya,  maka satuan pendidikan atau pemerintah wajib melakukan upaya sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat guna menciptakan pengelolaan pendidikan yang lebih demokratis dan yang lebih penting adalah partisipasi masyarakat tidak hanya dalam aspek manajemennya namun dalam memperkaya muatan pendidikan dengan wacana kultural, sosial, agama dan lainnya yang berkembang di lingkungan sekolah.

Terkait kedudukan  Komite Sekolah dengan sekolah tidak mempunyai hubungan hierarkis, yang artinya Komite Sekolah bukan bawahan Kepala Sekolah namun posisinya sejajar, karena fungsinya juga memberikan pertimbangan kepada Kepala Sekolah. Bahkan Kepala Sekolah bisa menjadi incaran Komite Sekolah jika dalam melaksanakan tugasnya diindikasikan menyeleweng maka tidak segan - segan mengajukan rekomendasi kepada Kepala Dinas untuk mengganti Kepala Sekolah itu. Pelaksanaan fungsi ini kita kenal dengan fungsi sebagai eksekutor.

Pada awal pendiriannya, Komite Sekolah  disambut positif oleh sebagian besar masyarakatc dengan harapan yang tinggi. Namun demikian pada kenyataan pupus. Pelaksanaan fungsi dan tugas Komite Sekolah sangat variatif. Ada yang masih melanjutkan peran dan fungsi sebagai BP3 sebagai stempel Kepala Sekolah artinya masih mengekor kepada Kepala Sekolah, tidak memiliki ide dan melaksanakan peran dan fungsinya secara baik atau bisa dikatakan program Kepala Sekolah itulah yang menjadi program Komite Sekolah. Padahal Komite Sekolah yang merupakan wadah peran serta masyarakat untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di sekolah banyak sekali komponen masyarakat yang bisa diajak kerjasama, sebagai contoh Komite Sekolah menggandeng Institusi daerah, DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) karena didalamnya ada dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Dalam hal ini  ada ketentuan bahwa setiap perusahaan mempunyai tanggung jawab terhadap kemaslahatan sosial dengan cara menyisihkan hasil perusahaan untuk kepentingan masyarakat, baik dalam bidang sosial, ekonomi, dan tentunya bidang pendidikan. Atau bekerjasama lembaga terkait untuk memajukan pendidikan seperti lembaga kursus bahasa Inggris, Komputer, Seni Tari, Musik dan sebagainya. Maka setiap bidang atau seksi dalam kepengurusan harus mampu menyusun strategi dalam menjalankan program sesuai dengan Anggaran Dasar Dan Rumah Tangga (AD/ ART) untuk mencapai visi, misi dan tujuan Komite Sekolah tersebut.

Komite Sekolah yang merupakan lembaga mandiri atau bersifat independen dari pengaruh sekolah maupun Dinas pendidikan, namun demikian independensi kedudukan dan peran tersebut menjadi terganggu karena salah satu sumber anggaran Komite Sekolah memerlukan dukungan dari pihak birokrasi. Itulah sebabnya Komite Sekolah tidak perlu terpengaruh oleh masalah sumber anggaran tersebut karena dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 telah di sebutkan tentang sumber dana untuk Komite Sekolah selain dari pemerintah pusat maupun daerah masih banyak sumber dana lain yang seperti dari masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat atau sumber lain yang sah. (196 ayat 13); 

Pada hakikatnya dalam pelaksanaan fungsi Komite Sekolah sebaik bukan hanya "stempel" dan juga sebagai "eksekutor" melainkan dengan empat fungsinya yakni memberikan pertimbangan, memberikan dukungan, melakukan pengawasan, menjadi mediator. Kemudian Komite Sekolah tidak dapat melaksanakan fungsinya jika tidak menyusun program dan kegiatannya.

Komentar Anda

BACA JUGA
Selasa, 17 Januari 2023
Rabu, 06 Juli 2022