Koreksi Atasan Perlu Diutamakan demi Tata Kelola Pemerintahan yang Sehat

BANDUNG, Tribuananews – Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) ke-54 di Gedung Sate Bandung, Senin (1/12/2025), Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan memberikan pesan tegas kepada jajaran pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jabar. Ia mendorong agar bawahan berani menyampaikan koreksi jika menemui arahan pimpinan yang dinilai keliru, sebagai upaya mencegah kebijakan yang berisiko merugikan masyarakat maupun institusi.
Wagub Jabar menolak anggapan bahwa pemimpin selalu benar dan bawahan selalu salah. Menurutnya, pola pikir semacam itu justru dapat menghambat terciptanya tata kelola pemerintahan yang sehat. "Pemimpin tidak selalu benar," tegas Erwan Setiawan. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pejabat yang memilih jalan mudah dengan menjilat atasan atau menghalalkan segala cara demi meraih dan mempertahankan jabatan.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks dinamika pemerintahan yang kerap diwarnai berbagai permainan politik tidak sehat. Diperlukan keberanian dari para pejabat pembuat kebijakan untuk menerima masukan, baik dari internal staf maupun dari pihak eksternal yang peduli terhadap jalannya pemerintahan.
Dalam sistem demokrasi multipartai dengan pemilihan langsung, tingginya biaya politik sering kali berimbas pada fokus para pemenang untuk mengembalikan modal dengan cepat. Hal ini kerap berujung pada penempatan pejabat berdasarkan kedekatan personal, bukan kompetensi. Akibatnya, budaya saling mengingatkan menjadi sulit tumbuh, karena bawahan cenderung takut kehilangan jabatan atau merasa berhutang budi.
Oleh karena itu, untuk membangun budaya koreksi yang konstruktif, sistem rekrutmen pejabat harus didasarkan pada meritokrasi—mempertimbangkan kapasitas, kompetensi, dan profesionalitas. Diperlukan pula integritas dan moralitas keagamaan yang kuat agar setiap individu memiliki keberanian menyampaikan masukan tanpa rasa takut.
Meski tantangan ke arah tersebut tidak kecil, ajakan Wagub Jabar ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi perbaikan tata kelola pemerintahan, khususnya di Jawa Barat. Dengan semangat saling mengingatkan, diharapkan tercipta ekosistem birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. (Tim)