Tribuana News. Tasikmalaya - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDIP, H. Arip Rachman, SE., MM telah melaksanakan kegiatan reses masa sidang II tahun 2023/2024 yang dimulai sejak tanggal 17 sampai tanggal 26 Januari 2024.
Reses untuk menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) 15 (Kota/Kabupaten Tasikmalaya), yang agenda Reses terakhirnya dilaksanakan di Desa Tawang Kecamatan Pancatengan Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (25/01/2024). Dan Reses putaran akhir di Desa Tawang ini dihadiri juga oleh Dony Maryadi Oekon, S.T salah seorang Anggota DPR RI dari PDIP.
Reses adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala merupakan kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses.
Masa reses adalah masa kegiatan DPRD di luar kegiatan masa sidang dan di luar gedung. Masa reses mengikuti masa persidangan, yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun atau 14 kali reses dalam periode 5 tahun masa jabatan DPRD.
"Tujuan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan," ujar Arip menjelaskan kepada Tribuana News usai acara di ruang tamu Kantor Desa Tawang.
Arip menambahkan, reses ini adalah ajang untuk silaturahmi serta upaya dalam menyerap aspirasi dari masyarakat yang berada di wilayah Dapil 15 (Kota/Kabupaten Tasikmalaya, yang dimulai pada tanggal 17 Januari di Desa Batusumur Kecamatan Manonjaya dan berakhir pada tanggal 26 Januari 2024 di Desa Tawang Kecamatan Pancatengan Kabupaten Tasikmalaya, yang merupakan Kota ke delapan dilaksanakannya Reses.
“Moment Reses ini penting bagi kami anggota DPRD untuk mengetahui apa yang diinginkan warga yang ada di daerah pemilihan kami,” ungkapnya.
Dalam setiap kesempatan Reses, anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat itu, menerima aspirasi masyarakat mulai dari perbaikan jalan, BPJS Kesehatan, lapangan pekerjaan, kesenjangan penerimaan BLT, dll. bahkan sampai penyediaan tabung gas elpiji. Seperti halnya yang terjadi di Desa Tawang, salah seorang warga menyampaikan keluhan tentang penyediaan sarana air bersih karena menurutnya Desa Tawang khususnya, umumnya Kecamatan Pancatengan krisis air bersih, meskipun sumber air ada tapi tata kelolanya minim.
"Aspirasi yang disampaikan konstituen dari seluruh tempat yang kami datangi ini akan kita sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat ditindaklanjuti dan bisa direalisasikan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.- (Ayi Ahmad H)
