Tribuananews, Singaparna – Maraknya kasus keracunan dalam Program Makanan Bergizi (MBG) dinilai telah menggerus kepercayaan publik, khususnya orang tua siswa. Arief Rahman Hakim, mantan Presiden KMRT (2020-2022) dan aktivis Kabupaten Tasikmalaya, menuntut respons cepat dari pemerintah untuk menangani hal ini.
"Orang tua sekarang takut anaknya memakan makanan yang dihidangkan oleh Sentra Pemasok Pangan Gizi (SPPG). Ini harus segera disikapi oleh pemerintah pusat sebagai leading sector. Namun, pemerintah daerah juga harus merespons cepat," tegas Arief dalam wawancara via WhatsApp, Sabtu (27/9/2025).
Arief menyayangkan belum dibentuknya satuan tugas (satgas) khusus yang bertugas mengawasi dan menindaklanjuti berbagai kekurangan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, masalah yang muncul tidak hanya terbatas pada keracunan.
"Banyak hal lain yang harus dibenahi. Salah satunya adalah efek kenaikan harga komoditi seperti telur dan beras akibat permintaan dari program ini. Lagi-lagi masyarakat yang terkena dampaknya. Belum lagi masalah limbah dari dapur SPPG yang seolah diabaikan," paparnya.
Arief juga mendorong Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menggunakan fungsi pengawasannya dengan mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) membentuk Satgas MBG.
"Kalau misalnya pemerintah (Bupati) acuh, berarti pemerintah tidak peduli terhadap rakyatnya. Ketika DPRD hari ini bungkam, maka dipastikan ada anggota dewan yang ikut andil dalam bisnis program ini, bukan mengawasinya," tegasnya.
Terakhir, Arief meminta Sentral Pengelola Program Indonesia (SPPI) sebagai koordinator untuk bersikap tegas terhadap SPPG yang melanggar aturan.
"SPPI harus tegas kepada SPPG yang nakal. Jika pelaksanaan dan administrasi pembangunannya tidak sesuai aturan, hentikan sementara operasinya sampai semua diperbaiki. Pejabat Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri sudah mengatakan akan memutus kontrak SPPG yang melanggar," imbaunya.
Arief menegaskan, jika SPPI tidak bergerak, maka institusi tersebut dinilai tidak menjalankan tugas pokok dan fungsinya. "Maka mundur saja. Bagaimanapun, kalian digaji menggunakan uang negara," pungkasnya.
Desakan ini mengindikasikan bahwa masalah dalam program MBG telah mencapai tingkat yang memerlukan intervensi dan pengawasan yang lebih serius dari berbagai pihak untuk memulihkan kepercayaan publik. (GW)
