Selasa, 23 April 2024 02:34 WIB

Bupati Tasikmalaya Mengapresiasi Rapat Kerja Daerah PABPDSI Tahun 2023

Sabtu, 11 Februari 2023 20:03:46

Oleh: Redaksi | 294 view


Tribuana News. Singaparna - Persatuan anggota BPD seluruh Indonesia ( PABPDSI) Kabupaten Tasikmalaya menggelar Rakerda tahun 2023 dengan tema "Membentuk Sinergitas Antara BPD dengan Pemerintah Desa Dalam Mengawal Aspirasi Masyarakat Desa Menuju Good Government Desa"  bertempat di Pendopo Baru Kabupaten Tasikmalaya,  Kamis (09/02/2023).

Turut hadir dalam acara tersebut Bupati Tasikmalaya, Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Kepala Dinas PMD, Kepala BPKPD, seluruh anggota BPD se-Kabupaten Tasikmalaya, serta undangan lainnya .

Hilmansyah M Husnaeni selaku Ketua PABPDSI Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan rasa syukur karena di kesempatan Rapat Kerja Daerah Persatuan Anggota BPD seluruh Indonesia bisa dihadiri langsung oleh Pak Bupati.

"Pak Bupati memberikan pencerahan terkait bagaimana kita bisa melaksanakan fungsi dan tugas semaksimal mungkin di desa. Setelah kita melaksanakan Rakerda yang pertama di gedung Paripurna DPRD dan ini merupakan Rakerda yang kedua, memang tujuannya tidak lain bahwa kita memang betul terus meningkatkan kinerja, meningkatkan tugas fungsi BPD lebih baik dan lebih baik," ungkapnya kepada Tribuana News usai acara .

Lanjut Hilman tatkala memang ada keterbatasan karena kita 351 desa dan jumlah anggota hampir 2600 tentu memang ada satu ataupun dua yang masih belum bisa move on tapi perbaikan persentase sudah terasa.

Ketika ditanyai terkait peranan BPD khususnya di Kabupaten Tasikmalaya ia bahwa masih variatif ketika sebelum ada persatuan anggota BPD memang masih banyak kategori desa-desa yang BPD nya ‘tertidur' bahkan cenderung banyak kasus bahwa stempel ada di Sekdes, tanda tangan Ketua BPD Perangkat Desa tahu.

"Setelah hadir PABPDSI maka hal ini menjadi warning, bukan warning kita ke Perangkat Desa atau Kepala Desa, tetapi lebih ke kita, kita bangun dahulu bahwa BPD harus bangkit, BPD harus bisa melakukan tugas dan fungsi semaksimal mungkin, tatkala masalah tunjangan masih sangat terbatas kita jalan dulu sehingga ketika nanti kita berjalan kita ada evaluasi berkala termasuk masalah peningkatan tunjangan," tuturnya.

Selain itu ia juga berharap mudah-mudahan tertunaikan kinerja BPD sehingga bisa memaksimalkan tugas dan fungsi fasilitas dan tunjangan itu bisa kita tunaikan oleh Bupati.

Di tempat yang sama Bupati Tasikmalaya H. Ade Sugianto mengatakan sangat mengapresiasi kegiatan swadaya teman-teman PABPDSI Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan penyatuan pemikiran permasalahan dalam sebuah Rakerda.

"Alhamdulillah, tadi saya sudah menerima tembusannya rekomendasi-rekomendasi yang mudah-mudahan rekomendasi tersebut dapat kita jawab dalam bentuk kebijakan publik Kabupaten," ucapnya .

Menurutnya, karena tidak akan ada kebijakan pemerintah dalam hal ini pemerintahan desa tanpa BPD. Bagaimana pengawasan yang dilakukan atas pelaksanaan kebijakan tersebut oleh BPD.

"Bagaimana koreksi atas kekeliruan-kekeliruan kesalahan, kelemahan penyelenggaraan pemerintah ya BPD. Jadi saya kira kalau dikatakan penting, seluruh unsur manajemen itu dilaksanakan oleh BPD dari mulai perencanaan hingga evaluasi," tegasnya.

Ketika ditanya terkait BPD yang tidak tahu menahu pembangunan desa ia juga memaparkan, hal ini masalah pemahaman bahwa personalitas tidak ada hubungan dengan kelembagaan inilah demokrasi, ketika ada 7 BPD atau 9 BPD kemudian melakukan sebuah rapat melakukan kesepakatan itu cukup dihadiri dengan 5 orang saja dan itu sudah mengikat keseluruhannya. 
Ketika ditanya kepada yang 4 saya tidak ikut itu tidak masalah, dan sah secara Demokratis.

"Intinya mungkin ini perlu ada peningkatan pemahaman bersama sama, perlu sinkronisasi pemahaman yang sama dan sinkron itu merupakan tugas Bupati, jadi lamun aya BPD anu kitu berarti salah Bupati begitu kira-kira," jelasnya .

Lebih lanjut Bupati akan mengagendakan kegiatan peningkatan kapasitas BPD agar kedepannya pemikiran Pemerintah Daerah dan BPD sama. (Aris)

Komentar Anda

BACA JUGA