Tribuana News. Singaparna - Dalam rangka peningkatan kapasitas anggota Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT) dan pendidikan Anti Korupsi pada momentum demokrasi politik. KMRT mengelar Diskusi Publik menyoal mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi yang mencalonkan diri sebagai Anggota Legislatif di DPR-RI, DPD, dan DPRD, pada Sabtu (23/09/2023).
Diskusi dilakukan via Zoom dengan menghadirkan Seira Tamara (Staff Divisi Korupsi Politik Indonesia Coruption Watch) dan Ade Irawan sebagai Direktur Visi Integritas sebagai narasumber. Hendar selaku presiden KMRT menyebutkan, bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan dan mengkampanyekan rekam jejak Calon Anggota Legislatif pada pemilu 2024 terkhusus kepada calon yang dulunya yang tersangkut tindak pidana Korupsi, meskipun di dalam putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan 12/PUU-XXI/2023 memperbolehkan mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman kurang dari lima tahun penjara menjadi caleg DPR/DPRD dan DPD.
Masih Hendar, bagi mantan terpidana yang melakukan tindak pidana dengan ancaman penjara lima tahun atau lebih, diperbolehkan menjadi caleg DPR/DPRD dan DPD setelah melewati masa tunggu lima tahun sejak bebas, tapi kita bisa melihat di PKPU Nomor 10 tahun 2023 pasal 11 point g menyebutkan secara garis besar bagi mantan terpidana yang telah melewati jangka waktu 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana.
"Kenyataannya pada hari ini penyelenggara telat mengumumkan bahkan para calon legislatif itu tidak mengumumkan latar belakang dirinya secara jelas kepada publik.
Dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mensosialisaikan bahwa pada hari ini rakyat adalah penentu dari semuanya dengan adanya pendidikan politik dan upaya upaya untuk mengkampanyekan rekam jejak calon legislatif di harapkan rakyat bisa memilih dan memilah untuk kemajuan bangsa," imbuhnya
Siera menyebutkan ada 39 Calon Anggota Legislatif yang pernah terpidana korupsi yang saat ini akan maju dalam kontestasi politik 2024. Ia menyayangkan bahwa Partai Politik yang menjadikan kendaraan bagi para calon terkesan tidak memiliki komitmen terhadap pemberantasan Korupsi.
"KPU pun sana sebagai penyelenggara terlambat dalam mengumumkan para calon tersebut dan sebagai masyarakat (pemilih) kita harus mencari tahu sendiri rekam jejak para calon," ujar Siera.
Ade Irwan menekankan kepada KMRT dan ICW untuk terus mengedukasi masyarakat dalam hal pendidikan politik dan demokrasi. Agar masyarakat tidak salah memilih calon wakil rakyat untuk 5 tahun kedepan.
Zoom meeting tersebut dilaksanakan mulai pukul 19.30 sampai 22.00 WIB. (Galih W)
