TRIBUNANEWS, TASIKMALAYA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tasikmalaya mendapat sorotan tajam dari Serikat Masyarakat Tasikmalaya (SEMATA). Dalam audiensi dengan DPRD setempat, Rabu (24/9/2025), organisasi masyarakat ini mengungkapkan sejumlah temuan masalah, mulai dari teknis operasional hingga potensi penyimpangan.
Ketua SEMATA, Ahmad, mengawali paparannya dengan menyebutkan insiden keamanan pangan. "Kami menyikapi carut-marut pelaksanaan MBG, salah satunya adalah kasus keracunan yang diduga bersumber dari makanan yang disajikan sebuah SPPG di wilayah Selatan," jelasnya.
Tidak hanya itu, Ahmad juga menyampaikan keprihatinan mengenai aspek lingkungan. Menurutnya, limbah cair dari aktivitas dapur SPPG volumenya besar dan berpotensi mencemari lingkungan. Persoalan ini diperparah dengan belum adanya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di sejumlah lokasi.
Merespons temuan tersebut, SEMATA mengajukan dua tuntutan utama. Pertama, mendesak DPRD untuk memperkuat fungsi pengawasan. Kedua, meminta Koordinator SPPG Kabupaten Tasikmalaya untuk segera mengevaluasi seluruh mata rantai program, mulai dari distribusi, penyajian, hingga administrasi, sesuai regulasi yang berlaku.
.jpg)
Ahmad menegaskan sikap organisasinya dengan memberikan batas waktu satu minggu. "Jika tidak ada progres, kami akan melakukan aksi besar-besaran dan mendesak pemberhentian sementara SPPG bermasalah. Kami juga tidak menutup kemungkinan untuk membawa masalah ini ke DPR RI," tegasnya.
Di akhir pernyataan, SEMATA menyoroti kerentanan program terhadap tindak pidana korupsi, yang ditandai dengan keluhan masyarakat tentang kenaikan harga telur akibat dugaan praktik monopoli oleh SPPG tertentu. SEMATA juga berkomitmen untuk mengawasi kinerja anggota dewan yang terlibat langsung dalam pengelolaan dapur MBG. (GW)
