Tribuana News Tasikmalaya
Terkait dengan berita pemeriksaan/tes urine yang dilakukan secara mendadak oleh BNN terhadap 30 Pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Perumahan, Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPUTR PPLH) Kabupaten Tasikmalaya pada Senin 24 Juni 2024 kemarin, Politisi PKB yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya menilai hal tersebut adalah sesuatu yang wajar bagi seluruh Aparatus Sipil Negara (ASN) yang berada di wilayah kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya.
Ami bahkan mengatakan bahwa seluruh ASN di Pemkab harus menjalani tes urine. Hal itu dengan tujuan untuk memberantas peredaran narkoba dan mengantisipasi ASN terpapar narkoba.
"Tes urine kemarin di Dinas PU sangat baik untuk meningkatkan kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya," ujar Ami Fahmi, Selasa (25/6/2024).
Ami juga menambahkan bahwa tidak hanya karyawan di Dinas DPUTR PPLH PU saja yang harus menjalani tes urine, tetapi juga di seluruh instansi dan dinas lainnya sebagai langkah preventif. Artinya, baik eselon II, III, dan pegawai ASN hingga non-ASN lainnya sangat perlu dites urine sebagai antisipasi. Ami menegaskan bahwa sangat berbahaya jika ASN di lingkungan Pemkab Tasikmalaya ada yang terpapar narkoba, karena hal itu jelas akan menurunkan kemampuan berpikir mereka.
"Bagaimana bisa merencanakan konsep pembangunan dan mengawasi pembangunan dengan baik jika ASN-nya terpapar narkoba," tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa jika ada ASN yang positif menggunakan narkoba, harus menjadi bahan evaluasi bagi Kepala Daerah. Dimana tes urine ini sangat perlu dilakukan terhadap seluruh ASN, termasuk anggota DPRD, sebagai bentuk pencegahan. (TIM)
