Sodonghilir, Tribuananews – Ruang demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya kembali menuai sorotan tajam. Alih-alih mendapatkan jawaban substantif atas keluhan infrastruktur, aspirasi warga terkait kerusakan jalan di Kampung Datarcampaka, Desa Muncang, Kecamatan Sodonghilir, justru berakhir dengan aksi pembungkaman.
Andri Saputra, seorang warga setempat yang menginisiasi pemasangan spanduk protes, harus menelan kekecewaan. Spanduk yang ia pasang sebagai bentuk keresahan atas kondisi jalan yang memprihatinkan, dicopot paksa oleh orang atau kelompok tidak bertanggung jawab. Aksi ini dinilai sebagai balasan "kurang elegan" terhadap kritik membangun dari masyarakat.
Andri menduga kuat bahwa pelaku pencopotan tersebut merupakan bagian dari pemangku kepentingan (stakeholder) terkait yang merasa tersindir dengan narasi dalam spanduk tersebut. Menurutnya, tak kurang dari 24 jam setelah dipasang, spanduk tersebut raib dari lokasi.
"Mereka bawa entah ke mana, mungkin digunakan untuk menjemur padi yang basah," seloroh Andri dengan nada satir saat menceritakan raibnya alat peraga protes tersebut.
Lebih lanjut, Andri menyayangkan adanya upaya pembatasan ruang partisipasi publik (civic space) di wilayahnya. Ia menilai tindakan pencopotan spanduk adalah bentuk nyata dari upaya mengekang hak warga negara dalam mengekspresikan pendapat terkait kebijakan publik.
"Sangat disayangkan soal pembatasan ruang partisipasi publik ini. Padahal, hak warga negara dan organisasi masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan mengekspresikan pendapat terkait kebijakan publik sudah diatur secara jelas dan konstitusional," tegas Andri memungkas keterangannya.
Hingga berita ini diturunkan, tindakan represif terhadap media berekspresi warga ini memicu diskusi hangat di tengah masyarakat Sodonghilir mengenai sejauh mana pemerintah desa maupun kecamatan mampu menerima kritik sebagai bahan evaluasi pembangunan. (*)
