Tribuana News. Kota Tasik -- Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem) Kota Tasikmalaya H Azies Rismaya Mahfud, SE, siap maju di Pilkada tahun 2024.
Saat ditemui di kediamannya, Senin (12/12/2024) Ketua DPD Partai NasDem H Azies Rismaya Mahfud mengatakan, Partai NasDem secara Nasional sudah mempersiapkan dari berbagai aspek, terutama struktural Partai sudah mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan terutama mengedukasi masyarakat.
"Karena substansi dari berbangsa dan bernegara yang utama dan pertama yaitu mencerdaskan masyarakat, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa," terangnya.
Menurutnya tanpa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa tidak ada artinya orang cerdas dan pintar.
"Kalau kita menginginkan pemimpin yang benar, baik secara Nasional maupun pemimpin di Daerah mulai dari Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota masyarakatnya pun harus berubah," ucapnya.
Dikatakan Azis, yang dimaksud dengan merubah masyarakat, yakni masyarakat itu jangan pragmatis, salah satu contoh yaitu masyarakat jangan mau diembel-embel dengan nilai rupiah nominal kecil dengan mengorbankan program 5 tahun ke depan.
Lebih lanjut ia menjelaskan, pada Pemilu tahun 2024 mendatang DPD Partai NasDem menargetkan 9 kursi di DPRD Kota Tasikmalaya.
"Ya, memang berat tetapi kita harus optimis dengan kerja keras Insya Allah akan tercapai," ungkapnya.
Disinggung masalah kesiapan maju sebagai Calon Wali Kota di Pilkada tahun 2024 Kota Tasikmalaya, Azies mengatakan, apabila dirinya diminta maju sebagai Calon Wali Kota Tasikmalaya pada Pilkada tahun 2024, sebagai kader ia siap maju.
"Sebagai kader Partai NasDem harus siap dicalonkan", tegasnya.
Dijelaskan Azies, Partai NasDem belum berkolasi dengan Partai manapun, karena untuk berkoalisi dan mengusung Calon Wali Kota harus menunggu hasil Pemilu Legislatif tahun 2024.
Ia berharap, pada Pemilu maupun Pilkada kedepan masyarakat semakin cerdas dalam menentukan calon pemimpinnya, Insya Allah mari kita bersama-sama melakukan kebaikan dalam sisa waktu ini dan sisa umur ini, kita ingin hanya ingin menjalankan sesuai UUD 1945.
"Karena semua warga Indonesia, itu ada regulasi-regulasi warga itu punya hak di Pemerintah, nah itu harus sampai kepada yang punya haknya yaitu warga masyarakat", pungkasnya. (Herman)
